Manfaatkan Momen Bulan Suci Ramadhan, Rupbasan Cirebon Canangkan Zona Integritas Menuju WBBM TA 2024.

Cirebon - Bertempat pada halaman kantor Rupbasan Cirebon, Rupbasan Cirebon gelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Rabu (13/03).

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bertujuan untuk mengakselerasi tercapainya tujuan-tujuan dari Reformasi Birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan yang dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan tindakan korupsi.

Dalam sambutannya, Kepala Rupbasan Kelas I Cirebon (Fajar Nurcahyono Assyifa) mengatakan Rupbasan Cirebon saat ini tengah berproses mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
''Kita melaksanakan kegiatan pencanangan zona integritas dan komitmen bersama menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, banyak wajah baru dan tenaga muda yang saya harapkan dapat memberikan warna pada proses pencanangan dan juga pelaksanaan pembangunan zona integritas khususnya di tahun 2024.
rupbasan kelas I Cirebon bukan lagi beranjak menuju WBBM tetapi Berproses untuk melaksanakan serta mewujudkan WBBM'', Tutur Fajar.

Karupbasan menekankan bahwa baru hanya 1 Rupbasan di Indonesia dari 64 Rupbasan yang telah memiliki predikat WBBM yaitu Rupbasan Wates, untuk itu Karupbasan mengajak jajarannya bersama-sama untuk berproses mewujudkan Zona Integritas.
''Perlu rekan-rekan ketahui bersama Rupbasan Baru 1 yang dapat mempunyai predikat WBBM , tentunya apakah kita mau untuk menjadi Rupbasan yang kedua yang dapat melampauinya, tentunya komitmen ini bukan menjadi tanggung jawab Karupbasan dan pejabat struktural saja melainkan tanggung jawab seluruh pegawai dan ppnpn yang ada di rupbasan Cirebon'', Ujar Wajar.

Kegiatan ditutup dengan kegiatan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas dan Komitemen Bersama antara Kepala Rupbasan Cirebon beserta Seluruh Jajaran Pegawai dan Ppnpn Rupbasan Cirebon.Karupbasan Yakin kepada jajarannya seperti halnya predikat WBK yang telah diraih, mewujudkan Zona Integritas WBBM sama yakni dengan berproses terlebih dahulu untuk predikat itu adalah sebuah bonus.
''Ketika kita sudah berproses saya yakin predikat merupakan bonus, kita buktikan bahwa UPT kecil sekelas Rupbasan Cirebon dapat mampu mewujudkan itu'',Ucap Fajar.
''Mudah-mudahan komitmen ini dapat menjadi tolak ukur dan dasar untuk kita bergerak bagaimana kita berkomitmen dengan apa yang telah kita tanda tangani berarti ada tugas tanggung jawab dan beban moral untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dikomitmen kan bersama'', Imbuh Fajar.

Lantik dan Segarkan Roda Kepemimpinan Pimti Pratama, Yasonna : Jadilah Pemimpin Bukan Bos

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat jadi saksi dalam Upacara  Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pada hari ini, Senin (18/03/24) yang bertempat di Graha Pengayoman Jakarta.

Tampak hadir dan menyaksikan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Bagian Umum Ferry Ferdiansyah, Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan, Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian Arif Hidayat, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Egga Okstrada Mulyana. Kegiatan ini pun diselenggarakan secara langsung maupun virtual yang diikuti oleh seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia.

Diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkan, pimti yang baru terdiri atas :

1. Heni Susila Wardoyo sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Pagar Butar Butar sebagai Kakanwil Kemenkumham Gorontalo;
3. Faisol Ali sebagai Direktur Pelayanan Komunikasi HAM Ditjen HAM;
4. Piet Bukorsyom sebagai Kakanwil Kemenkumham Papua Barat;
5. Jonny Pesta Simamora sebagai Kapus JDIHN BPHN;
6. Natanegara Kartika Purnama sebagai Sekretaris BSK Hukum dan HAM;
7. Haris Sukamto sebagai Direktur Pidana Ditjen AHU;
8. Eko Budianto sebagai Direktur Sistem dan Teknologi Informasi HAM Ditjen HAM;
9. Sandi Andaryadi sebagai Sekretaris Ditjen Imigrasi;
10. Pramelia Yunidar Pasaribu sebagai Kakanwil Kemenkumham Bali;
11. Amrizal sebagai Kakanwil Kemenkumham Sumatera Barat;
12. Felucia Sengky Ratna sebagai Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi;
13. Anak Agung Gde Krisna sebagai Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara;
14. Jahari Sitepu sebagai Direktur Pelayanan Tahanan Anak dan Pengelolaan Basan Baran Ditjen Pemasyarakatan;
15. Nur Ichwan sebagai Kapus Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN;
16. Marselina Budiningsih sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjen Pas;
17. Jumadi sebagai Direktur Pengamanan dan Intelejen Ditjen Pas;
18. Supriyanto sebagai Sekretaris Ditjen Pas;
19. Novita Ilmaris sebagai Sekretaris Ditjen HAM;
20. Aman Riyadi sebagai Karo Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barjas Setjen;
21. Yasmon sebagai Direktur Kerja Sama dan Edukasi Ditjen KI;
22. Sri Lastami sebagai Direktur Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Ditjen KI;
23. Pamuji Raharja sebagai Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat;
24. Heru Tjondro sebagai Kapus Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM BPSDM Hukum dan HAM;
25. Agato P. P. Simamora sebagai Direktur Ijin Tinggal Keimigrasian Ditjen Imigrasi;
26. Sri Yuliani sebagai Kapus Strategi Pelayanan Hukum dan HAM BSK Hukum dan HAM;
27. Romi Yudianto sebagai Inspektur Wilayah VI Itjen;
28. Chicco Ahmad Muttaqin sebagai Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Ditjen Imigrasi;
29. Wahyu Eka Putra sebagai Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta;
30. Bambang Haryanto sebagai Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara;
31. Mulyadi sebagai Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan;
32. Dannie Firmansyah sebagai Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Kep. Riau;
33. Muhhamad Ali Syeh Banna sebagai Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Riau;
34. Dwinastiti sebagai Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat;
35. Endang Lintang Hardiman sebagai Kadivpas Kanwil Kemenkumham Gorontalo;
36. Bagus Kurniawan sebagai Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat;
37. Robianto sebagai Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Jawa Barat;
38. Victor Maurung sebagai Kadiv Keimigrasian Kemenkumham Bengkulu;
39. Achmad Brahmantyo Machmud sebagai Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua Barat;
40. Machyudhie sebagai Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Bengkulu;
41. Slamet Pramoedji sebagai Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Maluku Utara;
42. Muhammad Akram sebagai Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Maluku;
43. Ramdhani sebagai Kepala Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya;
44. Nur Raisha Pujiastuti sebagai Kepala Kanim Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat;
45. Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto sebagai Kepala Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Selatan;
46. Wahyu Hidayat sebagai Kepala Kanim KElas I TPI Khusus Medan;
47. Dulyono sebagai Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Jawa Timur;
48. Andi Basmal sebagai Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Kalimantan Timur;
49. Bartholomeus Danang Yudiawan sebagai Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Papua;
50. Kusnali sebagai Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Lampung;
51. Dadan Gunawan sebagai Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Banten;
52. Haposan Silalahi sebagai Kadiv Pas Kemenkumham Papua Barat;
53. Candra Friandi sebagai Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan;
54. Edward James Sinaga sebagai Kadiv Administrasi Kemenkumham Papua Barat;
55. Tompatar Hasianto sebagai Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jambi;

Kegiatan pun dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, pelantikan dan penyematan tanda jabatan serta serah terima memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru dilantik.

Kesempatan selanjutnya, dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berpesan, “Agar Saudara segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi. 4 hal yang menjadi focus kegiatan utama Kementerian Hukum dan HAM yaitu Menyusun kebijakan sebagai fondasi kebijakan dalam 5 tahun ke depan pada dokumen Renstra 2025-2029, memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menguatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Impelmentasikan Reformasi Birokrasi tematik yang berdampak. Untuk menyukses berbagai program dan kegiatan perlu tekad dan kesungguhan serta teamwork yang Tangguh. Selamat bertugas, hadapilah seluruh tantangan dan berbagai persoalan. Jawablah dengan prestasi yang bisa dunggulkan. Jadikan sebagai contoh dan buatlah Masyarakat Indonesia menjadi bangga dan percaya terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi setiap langkah pengabdian kita bersama. ”, pesannya. Yasonna pun menghimbau kepada para pejabat yang baru dilantik untuk memimpin dengan gaya kepemimpinan yang baik, amanah, penuh kasih, kebersamaan dan mengayomi tanpa menimbulkan ketakutan dan keresahan kepada bawahannya.

SURVEI BALITBANGHAM PADA SATKER KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I CIREBON

BULAN OKTOBER 2023

SURVEI BALITBANGHAM PADA SATKER KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I CIREBON

BULAN NOVEMBER 2023

SURVEI BALITBANGHAM PADA SATKER KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I CIREBON

BULAN DESEMBER 2023